Simultaneous elections in 2019 in Indonesia have a number of new rules according to Law Number 7 of 2017. One of them is the parliamentary threshold of 4 percent for political parties to qualify for Senayan, Jakarta. That is, only political parties that get a legitimate vote 4 percent nationally are entitled to a seat.
Based on many surveys, with this system only six percent of political parties passed to Senayan. Kompas survey released on Thursday (3/21/2019), there are seven political parties that get a threshold above 4 percent:
- PDI-P 26.9 percent
- Gerindra 17.0 percent
- Golkar 9.4 percent
- PKB 6.8 percent
- Demokrat 4.6 percent
- PKS 4.5 percent
At present, there are 10 political parties that have seats in the DPR RI. In addition to the six political parties mentioned above, there are four other political parties namely PPP, PAN, Nasdem, and Hanura. Based on many surveys, including the latest from Kompas February 22-March 5, Hanura is a party that will not reach the 4 percent threshold.
Hanura is the only political party that currently has seats in the DPR, but is threatened to no longer walk to Senayan. The party which had experienced the dualism of leadership since being led by Oesman Sapta Odang was only chosen by 0.9 percent of respondents. May not believe the results of the survey, but usually not far off. Elektability of Hanura dropped dramatically compared to the 2014 Election with 5.3 percent.
Six other political parties that are also threatened not to qualify for parliament are old parties that do not have seats in the DPR and newcomer parties. The Partai Bulan Bintang (PBB) was only chosen by 0.4 percent of respondents, as well as the Partai Keadilan dan Pesaturan Indonesia (PKPI) which only received 0.2 percent. Four newcomers of political parties have also not been able to fight the dominance of old political parties. The Partai Perindo was the top with 1.5 percent, followed by the Indonesian Solidarity Party 0.9 percent, the 0.5 percent Partai Berkarya, and the Partai Garuda 0.2 percent.
Indeed there is an errot margin of approximately 2.2 percent. However, even if the error margin is calculated, the parties above are still unable to meet the threshold.
If the results of the survey are not far off, in the future there will only be six political parties that control the parliament. This will make the number of political parties simpler, more dynamic.
However, that does not mean participants in the upcoming 2024 election will be simpler, for example only six. Parties that do not qualify will also fight to become participants in the next election even if they do not get seats. The threshold only applies to the DPR-RI, not to the seats of the Provincial DPRD (provincial parlement) and the Regency/City DPRD. If it applies to all levels, it is not impossible that the number of political parties in Indonesia will be more rational in the future.[]
Ambang Batas 4 Persen, Bentuk Penyederhanaan Parpol?
Pemilu serentak 2019 di Indonesia memiliki sejumlah aturan baru sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satunya adalah ambang batas parlemen 4 persen bagi parpol agar bisa lolos ke Senayan. Artinya, hanya parpol yang mendapatkan suara sah 4 persen secara nasional yang berhak mendapatkan kursi.
Berdasarkan banyak survei, dengan sistem ini hanya enam persen parpol yang lolos ke Senayan. Survei Kompas yang dirilis Kamis (21/3/2019), ada tujuh parpol yang mendapatkan ambang batas di atas 4 persen:
- PDI-P 26,9 persen
- Gerindra 17,0 persen
- Golkar 9,4 persen
- PKB 6,8 persen
- Demokrat 4,6 persen
- PKS 4,5 persen
Saat ini, ada 10 parpol yang memiliki kursi DPR RI. Selain enam parpol di atas, ada empat parpol lain yakni PPP, PAN, Nasdem, dan Hanura. Berdasarkan banyak survei, termasuk yang terbaru dari Kompas 22 Februari-5 Maret, Hanura adalah partai yang tidak akan mencapai ambang batas 4 persen.
Hanura menjadi satu-satunya parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPR, tetapi terancam tak lagi melenggang ke Senayan. Partai yang sempat mengalami dualisme kepemimpinan sejak dipimpin Oesman Sapta Odang itu hanya dipilih oleh 0,9 persen responden. Boleh tidak percaya dengan hasil survei, tetapi biasanya tidak jauh meleset. Elektabilitas Hanura turun drastis dibanding Pemilu 2014 dengan 5,3 persen.
Enam parpol lain yang juga terancam tak lolos ke parlemen adalah partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR serta partai pendatang baru. Partai Bulan Bintang (PBB) hanya dipilih oleh 0,4 persen responden, begitu juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang hanya mendapat 0,2 persen. Empat parpol partai politik pendatang baru juga belum mampu melawan dominasi parpol lama. Partai Perindo menjadi yang teratas dengan 1,5 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia 0,9 persen, Partai Berkarya 0,5 persen, dan Partai Garuda 0,2 persen.
Memang terdapat margin errot lebih kurang 2,2 persen. Namun, bila margin error dihitung pun, parpol di atas tetap tidak mampu memenuhi ambang batas.
Bila hasil survei yang ada tidak jauh meleset, maka ke depan hanya ada enam parpol yang menguasai parlemen. Ini akan membuat jumlah parpol lebih sederhana, lebih dinamis.
Namun, bukan berarti peserta pemilu pada 2024 mendatang akan lebih sederhana, misalnya hanya enam. Partai yang tidak lolos juga akan bertarung menjadi peserta pemilu berikutnya meski mereka tidak mendapatkan kursi. Ambang batas hanya berlaku untuk DPR-RI, tidak untuk kursi DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Seandainya berlaku untuk seluruh tingkatan, bukan tak mungkin jumlah parpol di Indonesia akan lebih rasional ke depan.[]
